Adalah para pendukung pasangan calon nomor urut dua, Sudirman Said-Ida Fauziah yang mengenakan kaos berwarna hitam bertuliskan #2018GantiGubernurJateng.
Salah seorang pendukung Sudirman-Ida, Nifa mengatakan alasan para pendukung mengenakan kaus tersebut karena merasa tidak puas dengan kepemimpinan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah selama ini.
"Kami ingin pergantian gubernur yang baru, kami sudah bosan dengan gubernur yang lama dengan program yang tidak jelas," kata Nifa kepada CNN Indonesia TV di lokasi debat.
Di sisi lain, pendukung paslon nomor urut satu Ganjar Pranowo-Taj Yasin tidak menyiapkan hal khusus selain yel-yel dukungan kepada jagoan mereka.
Sudirman-Ida diusung oleh Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Nasional.
Di Pilpres 2019, PKS adalah partai yang berperan mempopulerkan gerakan #2019GantiPresiden. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyatakan gerakan #2019GantiPresiden melanggar etika politik jika dimaksudkan sebagai kampanye politik.
"Kalau itu untuk kampanye, ya tidak boleh. Secara etika tidak boleh," ucap Suhajar saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II, KPU, dan Bawaslu di Gedung DPR, Senin (9/4).
Sementara Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menyatakan gerakan #2019GantiPresiden yang mewabah di sebagian masyarakat belakangan ini sebagai hal yang tidak dilarang.
"Yang tidak boleh, kan, kudeta dan gerakan bersenjata. Itu enggak boleh," katanya di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (10/4). (cnn)
Di sisi lain, pendukung paslon nomor urut satu Ganjar Pranowo-Taj Yasin tidak menyiapkan hal khusus selain yel-yel dukungan kepada jagoan mereka.
Sudirman-Ida diusung oleh Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Nasional.
Di Pilpres 2019, PKS adalah partai yang berperan mempopulerkan gerakan #2019GantiPresiden. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro menyatakan gerakan #2019GantiPresiden melanggar etika politik jika dimaksudkan sebagai kampanye politik.
"Kalau itu untuk kampanye, ya tidak boleh. Secara etika tidak boleh," ucap Suhajar saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II, KPU, dan Bawaslu di Gedung DPR, Senin (9/4).
Sementara Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menyatakan gerakan #2019GantiPresiden yang mewabah di sebagian masyarakat belakangan ini sebagai hal yang tidak dilarang.
"Yang tidak boleh, kan, kudeta dan gerakan bersenjata. Itu enggak boleh," katanya di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (10/4). (cnn)